Di tengah pesatnya perkembangan fintech di Indonesia, PaymentID mulai menjadi perbincangan serius. Lalu, bagaimana perkembangannya di Tanah Air? Artikel ini akan mengupas kronologi, progres implementasi, pro-kontra, serta timeline-nya dalam bentuk infografis.
1. Latar Belakang: Kebutuhan Identifikasi Pembayaran yang Lebih Efisien
Indonesia memiliki keragaman sistem pembayaran digital (bank transfer, e-wallet, QRIS), tetapi masih menghadapi masalah:
Kesalahan input (salah nomor rekening/QR)
Keterbatasan interoperabilitas (transfer antar e-wallet masih rumit)
Keamanan data (maraknya kasus phishing & scam)
PaymentID diharapkan bisa menjadi solusi dengan menyederhanakan transaksi menggunakan satu ID tunggal (seperti username) tanpa perlu membagikan data rekening.
2. Filosofi: Digitalisasi Ekosistem Pembayaran Nasional
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong PaymentID dengan prinsip:
Inklusi keuangan – Memudahkan masyarakat non-bank (pelaku UMKM, generasi tua) bertransaksi.
Keamanan – Mengurangi risiko kebocoran data pribadi.
Efisiensi – Mempercepat transaksi lintas platform.
Namun, tantangannya adalah:
Literasi digital yang belum merata.
Regulasi yang harus mengejar inovasi.
3. Pro-Kontra PaymentID di Indonesia
| Keuntungan | Kekurangan |
|---|---|
| ✔ Transaksi lebih cepat (tanpa input panjang) | ❌ Potensi penipuan (fake PaymentID) |
| ✔ Bisa dipakai di bank & e-wallet | ❌ Ketergantungan pada sistem digital |
| ✔ Memperkuat QRIS & standar nasional | ❌ Privasi data jika tidak diatur ketat |
4. Pelaku Utama dalam Pengembangan PaymentID di Indonesia
Bank Indonesia (BI) → Penentu kebijakan & standar.
OJK → Pengawas keamanan & perlindungan konsumen.
Asosiasi Fintech (AFTECH, ATSI) → Penyusun standar teknis.
Penyedia Layanan (GoPay, OVO, DANA, LinkAja, Bank Digital) → Implementasi di lapangan.
Kominfo & PDP → Penjaga keamanan data.
5. Kronologi & Progres Implementasi PaymentID di Indonesia
📌 **2021** - BI mulai mengkaji konsep PaymentID sebagai bagian dari "Open Banking". 📌 **2022** - Uji coba terbatas oleh beberapa fintech (DANA & LinkAja). - BI merilis whitepaper tentang interoperabilitas pembayaran. 📌 **2023** - QRIS sudah mendominasi, BI pertimbangkan integrasi PaymentID. - OJK keluarkan draf regulasi perlindungan data transaksi digital. 📌 **2024** - GoPay & OVO uji coba "PayID" (versi lokal PaymentID). - Muncul kekhawatiran soal keamanan setelah kasus scam PaymentID palsu. 📌 **2025 (Sekarang)** - BI dalam tahap finalisasi aturan PaymentID. - Beberapa bank (BCA, Bank Jago) mulai adopsi skema ini. - Masyarakat masih menunggu kepastian hukum & sosialisasi.
6. Kesimpulan: Kritik, Saran, & Harapan untuk Indonesia
Kritik:
Regulasi masih setengah-setengah – Perlu payung hukum yang jelas.
Edukasi minim – Banyak masyarakat tidak paham cara kerjanya.
Saran:
Sosialisasi masif lewat kampanye BI & fintech.
Verifikasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
Harapan:
PaymentID bisa memperkuat ekosistem digital Indonesia, bukan malah jadi celah kejahatan baru.
BI & OJK harus tegas mengawasi implementasinya.
Penutup
PaymentID adalah langkah maju, tetapi keberhasilannya tergantung pada kolaborasi regulator, pelaku bisnis, dan kesiapan masyarakat. Jika dijalankan dengan baik, Indonesia bisa menjadi contoh negara berkembang yang sukses mengadopsi sistem pembayaran modern.
